BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Untuk menjalankan suatu perjuangan maka kita memerlukan modal yang tidak sedikit. Apalagi kita juga membutuhkan barang-barang modal untuk menjalankan suatu perjuangan tersebut, biar kita sanggup menjalankan suatu perjuangan dengan lancar maka kita membutuhkan suatu forum untuk memperoleh suatu dana usaha, forum ini dinamakan leasing.
Leasing atau sewa-guna-usaha yaitu setiap acara pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk dipakai oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara terpola disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa uang yang telah disepakati bersama. Dengan melaksanakan leasing perusahaan sanggup memperoleh barang modal dengan jalan sewa beli untuk sanggup eksklusif dipakai berproduksi, yang sanggup diangsur setiap bulan, triwulan atau enam bulan sekali kepada pihak lessor.
B. Identifikasi dan Rumusan masalah
Dari latar belakang tersebut, kami akan membatasi pokok bahasan makalah ini. Kami membatasi problem menjadi
1. Pengaertian Sewa Guna Usaha (Leasng)
2. Pengakuan de jure dan de facto
3. Akibat aturan dari pengakuan
4. Pengakuan terhadap insurgensi dan beligerensi
5. Pengakuan berkenaan dengan wilayah dan non wilayah
C. Tujuan Penulisan
· Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah:
· Apakah yang dimaksud dengan leasing
· Apakah kegitan leasing
· Jenis-jenis perusahaan leasing
· Bagaimana mekanisme leasing
· Untuk mengetahui apakah akhir dari Leasing
D. Manfaat Penulisan
Dengan diselesaikannya penulisan makalah ini, penulisan makalah ini diperlukan akhirnya sanggup menunjukkan manfaat teoritis dan mudah sebagai berikut :
1. Secara teoritis, hasil makalah ini sanggup menunjukkan sumbangan pedoman pada pengembangan ilmu aturan di bidang hokum internasional ihwal akreditasi de jure dan de facto hokum internasional. Selain itu sanggup memperluas pandangan ilmiah mengenai Pengkuan Hukum Internasional
2. Secara praktis, sebagai materi masukan bagi pembuat Undang-undang di bidag Hukum Internasional untuk melaksanakan pembaharuan peraturan perundang-undangan serta sistem hukumnya. Selain itu, sebagai materi gosip bagi para pelaksana kebijakan dalam mengambil langkah-langkah perumusan kebijakan mengenai Pengakuan Hukum Internasional
BAB II
PEMBAHASAN
A. PENGERTIAN
Sewa Guna Usaha (Leasing) berdasarkan Perpres No 9 tahun 2009 ihwal forum pembiayaan yaitu forum pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik sewa guna perjuangan dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna perjuangan tanpa hak opsi (operating lease) untuk di gunakan oleh penyewa guna perjuangan (lessee). Selama jangka waktu tertentu selama masih jangka waktu tertentu berdasarkan pembiayaan secara angsuran.
Pengertian sewa guna perjuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tanggal 21 Nopember 1991 ihwal Kegiatan Sewa Guna Usaha: Sewa guna perjuangan yaitu acara pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara guna perjuangan dengan hak opsi ( finance lease ) maupun sewa guna perjuangan tanpa hak opsi ( operating lease ), untuk dipakai oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.
Selanjutnya yang dimaksud dengan finance lease yaitu acara sewa guna perjuangan dimana lessee pada selesai masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna perjuangan berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Sebaliknya operating lease tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Dari defenisi tersebut di atas sanggup ditarik kesimpulan bahwa sewa guna perjuangan merupakan suatu kontrak atau persetujuan sewa-menyewa.
Objek sewa guna perjuangan yaitu barang modal dan pihak lessee mempunyai hak opsi dengan harga berdasarkan nilai sisa. Dalam setiap transaksi leasing di dalamnya selalu melibatkan 3 pihak utama, yaitu:
a. Lessor yaitu perusahaan sewa guna perjuangan atau di dalam hal ini pihak yang mempunyai hak kepemilikan atas barang
b. Lessee yaitu peruahaan atau pihak pemakai barang yang bisa mempunyai hak opsi pada selesai perjanjian
c. Supplier yaitu pihak penjual barang yang disewagunausahakan.
B. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM LEASING
Setiap transaksi leasing sekurang-kurangnya melibatkan 4 (empat) pihak yang berkepentingan, yaitu : lessor, lessee, supplier , dan bank atau kreditor.
Lessor yaitu perusahaan leasing atau pihak yang menunjukkan jasa pembiayaan kepada pihak lessee dalam bentuk barang modal. Lessor dalam financial lease bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal dengan mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam operating lease, lessor bertujuan mendapatkan laba dari penyediaan barang serta derma jasa-jasa yang berkenaan dengan pemeliharaan serta pengoperasian barang modal tersebut. Lessee yaitu perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor.
Lessee dalam financial lease bertujuan mendapatkan pembiayaan berupa barang atau peralatan dengan cara pembayaran angsuran atau secara berkala. Pada selesai kontrak, lessee mempunyai hak opsi atas barang tersebut. Maksudnya, pihak lessee mempunyai hak untuk membeli barang yang di-lease dengan harga berdasarkan nilai sisa. Dalam operating lease, lessee sanggup memenuhi kebutuhan peralatannya di samping tenaga operator dan perawatan alat tersebut tanpa risiko bagi lessee terhadap kerusakan. Supplier yaitu perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lessee dengan pembayaran secara tunai oleh lessor .
Dalam Mekanisme financial lease, supplier eksklusif menyerahkan barang kepada lesseetanpa melalui pihak lessor sebagai pihak yang menunjukkan pembiayaan. Sebaliknya, dalam operating lease, supplier menjual barangnya eksklusif kepada lessor dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu secara tunai atau berkala. Bank . Dalam suatu perjanjian atau kontrak leasing , pihak bank atau kreditor tidak terlibat secara eksklusif dalam kontrak tersebut, namun pihak bank memegang
Peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor , terutama dalam mekanisme leverage lease di mana sumber dana pembiayaan lessor diperoleh melalui kredit bank. Pihak supplier dalam hal ini tidak tertutup kemungkinan mendapatkan kredit dari bank, untuk memperoleh barang-barang yang nantinya akan dijual sebagai objek leasing kepada lessee atau lessor .
C. PENGGOLONGAN PERUSAHAAN LEASING
Perusahaan leasing dalam menjalankan acara usahanya sanggup digolongkan ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu :
1. Independent Leasing Company
Perusahaan leasing jenis ini mewakili sebagian besar dari industri leasing . Perusahaan tipe ini berdiri sendiri atau independent dari supplier yang mungkin sanggup sekaligus sebagai pihak produsen barang dan dalam memenuhi kebutuhan barang modal nasabahnya ( lessee ). Perusahaan sanggup membelinya dari banyak sekali supplier atau produsen kemudian di-lease kepada pemakai. Lembaga keuangan yang terlibat dalam acara perjuangan leasing , contohnya bank-bank, sanggup pula disebut sebagai lessor independent . Banyak forum keuangan yang bertindak sebagai lessor tidak hanya menunjukkan pembiayaan leasing kepada lessee tetapi juga menunjukkan pendanaan kepada perusahaan leasing. Di samping itu lessor independen sanggup pula menunjukkan pembiayaan kepada supplier (manufacturer ) yang sering disebut dengan vendor program.
2. Captive Lessor
Captive lessor akan tercipta apabila supplier atau produsen mendirikan perusahaan leasing sendiri untuk membiayai produk-produknya. Hal ini sanggup terjadi apabila pihak supplier beropini bahwa dengan menyediakan Supplier (Manufacturer), Lessor Independent (Lessor) . pembiayaan leasing sendiri akan sanggup meningkatkan kemampuan penjualan melebihi tingkat penjualan dengan memakai pembiayaan trasdisional. Captive lessor ini sering pula disebut dengan twoparty lessor. Pihak pertama terdiri atas perusahaan induk dan anak perusahaan leasing (subsidiary ) dan pihak kedua yaitu lessee atau pemakai barang.
3. Lease Broker atau Packager
Bentuk selesai dari perusahaan leasing yaitu leasebroker atau packager . Broker leasing berfungsi mempertemukan calon lessee denngan pihak lessor yang membutuhkan suatu barang modal dengan cara leasing. Broker leasing beasanya tidak mempunyai barang atau peralatan untuk menangani transaksi leasing untuk atas namanya. Disamping itu perusahaan broker leasing menunjukkan satu atau lebih jasa-jasa dalam perjuangan leasing tergantung apa yang dibutuhkan dalam suatu transaksi leasing.
D. PROSES DAN MEKANISME TRANSAKSI LEASING
Leasing pada prinsipnya merupakan industri multidisiplin yang meliputi antara lain bidang perpajakan, keuangan dan konsep akuntansi. Dari defenisi leasing yang telah dibahas pada awal pecahan ini sanggup disimpulkan bahwa leasing mengandung arti suatu perjanjian antara pemilik barang ( lessor ) dengan pemakai barang ( lessee ). Mekanisme leasing tersebut merupakan dasar-dasar dalam suatu transaksi leasing (basic lease ). Pihak lessee berkewajiban membayar sewa secara periodic kepada lessor sebagai kompensasi atas penggunaan barang tersebut, Dalam definisi ini hanya dua pihak yang terkait yaitu lessor dan lessee padahal dalam praktiknya pihak supplier merupakan pihak yang terlibat dalam suatu mekanisme transaksi leasing.
Teknik pembiayaan leasing sanggup dilihat dari jenis transaksi leasing yang secara garis besar sanggup dibagi dua kategori pembiayaan yaitu :
1. Finance Lease
Teknik pembiayaan berdasarkan finance lease ini, perusahaan leasing sebagai lessor yaitu pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Penyewa guna perjuangan ( lessee ) biasanya menentukan barang modal yang dibutuhkan dan atas nama perusahaan leasing , sebagai pemilik barang modal tersebut, melaksanakan pemesanan, investigasi serta pemeliharaan barang modal yang menjadi objek transaksi leasing . Selama masa leasing , lessee melaksanakan pembayaran nilai sisa (residual value). Kalau ada, akan meliputi pengembalian harga perolehan barang modal yang didanai serta bunganya, yang merupakan pendapatan perusahaan leasing . Dari pengertian di atas sanggup diambil kesimpulan bahwa finace lease atau kadang kala pula disebut full-pay out leasing yaitu suatu bentuk pembiayaan dengan cara kontrak antara lessor dengan lessee di mana :
a. Lessor sebagai pihak pemilik barang atas objek leasing, dimana objek leasing sanggup berupa barang bergerak ataupun tidak bergerak dan mempunyai umur maksimum sama dengan masa kegunaan hemat barang tersebut.
b. Lessee berkewajiban membayar kepada lessor secara terpola sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang disetujui. Jumlah yang dibayar tersebut merupakan angsuran atau lease payment yang terdiri atas biaya perolehan barang ditambah dengan semua biaya lainnya yang dikeluarkan lessor dan tingkat laba atau spread yang diinginkan lessor
c. Lessor dalam jangka waktu perjanjian yang disetujui tidak sanggup secara sepihak mengakhiri masa kontrak atau pemakaian barang tersebut. Risiko hemat termasuk biaya pemeliharaan dan biaya lainnya yang bekerjasama dengan barang yang di-lease tersebut ditanggung oleh lessee
d. Lessee pada selesai periode kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli barang tersebut sesuai dengan nilai sisa atau residual value yang disepakati, atau mengembalikan pada lessor, atau memperpanjang masa lease sesuai dengan syarat-syarat yang disetujui bersama. Pembayaran terpola pada masa perpanjanngan lease tersebut biasanya jauh lebih rendah daripada angsuran sebelumnya.
Ciri-ciri finance lease antara lain :
a. Objek leasing tetap milik lessor hingga dilakukannya hak opsi
b. Barang modal bisa dalam bentuk barang bergerak / tidak bergerak
c. Masa sewa barang modal sama dengan umur ekonomisnya
d. Jumlah lease payment = jumlah biaya perolehan + biaya-biaya lainnya + spread
e. Lessor tidak sanggup secara sepihak mengakhiri masa kontrak (non-cancellablea), atau akan dikenakan denda
f. Risiko hemat contohnya biaya pemeliharaan ditanggung lessee
g. Transaksi keuangan
h. Full pay out
i. Disertai hak opsi beli sesuai dengan residual value
j. Lessor dilarang menyusutkan barang modal
k. Angsuran leasing tidak dikenakan PPN dan PPh Pasal 23
Selanjutnya, finance lease sanggup dibagi dalam beberapa bentuk transaksi sebagai berikut :
a. Direct Financial Lease
Transaksi leasing dalam bentuk direct financial lease, sering pula disebut true-lease, atau disingkat direct lease aja ; merupakan suatu bentuk transaksi leasing di mana lessor membeli suatu barang atas permintaan pihak lessee dan sekaligus menyewagunausahakan barang tersebut kepada lessee yang bersangkuatan. Spesifikasi barang yang akan di-lease tersebut termasuk penentuan harga dan penentuan supplier sanggup dilakukan oleh lessee. Tujuan utama lessee intinya yaitu semata-mata untuk mendapatkan pembiayaan dengan cara leasing, guna memperoleh barang modal yang sanggup dipakai dalam proses produksi dan atau meningkatkan kapasitas produksi. Sedangkan proses pembelian mulai dari order pembelian dilakukan pihak lessor dan semata-mata untuk kebutuhan lessee.
Ciri-ciri direct financial lease antara lain :
a. Lessee sebelumnya tidak mempunyai barang modal (kebalikan dengan sale and lease back) Lesse Perusahaan Asuransi Supplier Dealer Lessor
b. Pembelian barang oleh lessor semata-mata untuk kebutuhan lessee
c. Penentuan spesifikasi barang, harga dan supplier sanggup dilakukan oleh lessee
d. Tujuan utama lessee semata-mata untuk mendapatkan financing untuk tujuan proses produksi atau peningkatan kapasitas produksi.
b. Sale and Lease Back
Transaksi leasing dalam bentuk sale and lease back ini pada prisipnya yaitu pihak lessee sengaja menjual barang modalnya kepada lessor untuk kemudian dilakukan kontrak sewa guna perjuangan atas barang tersebut. Lessee dalam hal ini berperan sebagai pihak yang menjual barang untuk dipakai selama masa lease yang disetujui kedua pihak. Metode leasing ini dimaksudkan untuk memperoleh pelengkap dana untuk modal kerja. Kaprikornus transaksi leasing di sini bersifat refinancing. Transaksi leasing ibarat ini banyak dilakukan di Indonesia akhir adanya problem impor barang modal, perizinan serta pengoperasian, maupun pembiayaan kembali terhadap pinjaman yang telah diperoleh lessee untuk memperoleh barang modal ini terutama dalam hal pengenaan bea masuk atau pajak dalam rangka pengadaan suatu barang modal, umunya pihak lessee akan membeli lebih dahulu atas nama sendiri barang impor atau eks-impor, termasuk membayar bea masuk dan bea impor lainnya. Selanjutnya barang tersebut dijual kepada lessor untuk selanjutnya diserahkan kembali kepada lessee untuk dipakai sesuai dengan jangka waktu yang disetujui dalam kontrak leasing.
c. Leveraged Lease
Pada prinsipnya leveraged lease merupakan salah satu teknik pembiayaan dalam finance lease yang dipakai lessor. Menurut teknik ini, disamping melibatkan lessor dan lessee juga melibatkan kreditor jangka panjang dalam membiayai suatu objek leasing. Pihak kreditor jangka panjang inilah yang mempunyai porsi terbesar dalam membiayai transaksi leasing ini. Sedangkan porsi pembiayaan pihak lessor biasanya berkisar 20%-40% dari keseluruhan pembiayaan, sisanya disediakan oleh kreditor. Kreditor tersebut sanggup berupa bank atau forum keuangan lainnya. Status kreditor di sini hanya sebagai penyedia dana kepada lessor, sedangkan jaminannya biasanya yaitu objek leasing itu sendiri. Perbedaannya dengan teknik direct lease yaitu terletak pada jumlah pembiayaan yang diberikan oleh lessor 100%. Oleh lantaran itu, lessor bertanggung jawab eksklusif kepada kreditor sesuai dengan jumlah pembiayaannya.
d. Syndicated Lease
Syndicated lease yaitu pembiayaan leasing yang dilakukan oleh lebih dari satu lessor atas suatu objek leasing. Syndicated lease terjadi apabila lessor lantaran alasan-alasan risiko tidak bersedia, atau karean alasan tidak mempunyai kemampuan pendanaan untuk menutup sendiri suatu transaksi leasing yang nilainya cukup besar yang dibutuhkan oleh lessee. Untuk memenuhi permintaan atau kebutuhan lessee tersebut, maka beberapa perusahaan leasing melaksanakan perjanjian kolaborasi untuk membiayai objek leasing dimaksud. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya dari kelompok lessor, berdasarkan persetujuan ditunjuk salah satu lessor untuk bertindak sebagai koordinator dalam melaksanakan perjanjian leasing dengan pihak lessee termasuk dengan pihak supplier.
e. Cross Border Lease
Cross border lease yaitu transaksi leasing yang dilakukan di luar batas suatu negara, di mana lessor berkedudukan di negara berbeda dengan negara lessee. Jenis transaksi leasing ini kadang kala disebut pula sebagai leasing lintas negara atau transaksi leasing internasional lantaran yang dilakukan melibatkan dua negara yang berbeda. Metode pembiayaan ini merupakan hal yang kompleks dan bersifat khusus. Transaksi leasing ini mengandung banyak risiko bagi lessor lantaran bagaimanapun juga akan melibatkan mekanisme hukum, perpajakan dan masalah-masalah lainnya dari masing-masing negara yang bersangkutan.
Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut biasanya transaksi leasing antara negara dilakukan oleh afiliasinya atau subsidiary perusahaan leasing yang bersangkutan. Transaksi leasing biasanya dilakukan dengan cara perjanjian penjualan bersyarat yaitu pihak lessee diwajibkan membeli barang yang di-lease-nya pada selesai kontrak. Cara ini intinya hanya untuk melindungi lessor dari kompleksitas peraturan dan ketentuan-ketentuan negara asing. Mekanisme cross border lease pada gambar di bawah ini. Kompleksitas dalam transaksi leasing internasional bagi lessor ini meliputi beberapa problem antara lain:
a. Pertimbangan politis yaitu menyangkut stabilitas negara lessee
b. Peraturan mengenai pemilikan oleh pihak asing
c. Perpajakan yaitu menyangkut ketentuan pajak ganda (double taxation )
d. Ketentuan repatriasi penghasilan termasuk problem pengaturan penggunaan valuta absurd negara lesse
e. Peraturan penyusutan
f. Bea masuk barang dan ketentuan impor lainnya
g. Vendor Program
Vendor jadwal atau disebut juga vendor lease yaitu suatu metode penjualan yang dilakukan oleh produsen atau dealer di mana perusahaan leasing menunjukkan atau menyediakan akomodasi leasing kepada pembeli barang. Dalam mekanisme transaksi vendor jadwal ini, lessor membayar kepada vendor sesuai dengan harga barang yang dipilih atau ditentukan oleh pembeli ( lessee ). Selanjutnya pembayaran sewa atau angsuran oleh lessee sanggup dilakukan eksklusif kepada lessor , atau sanggup dibayarkan melalui vendor yang bersangkutan. Cara pembayaran tersebut sanggup dilakukan sesuai perjanjian.
2. Operating Lease
Dalam leasing bentuk ini, lessor sengaja membeli barang modal dan selanjutnya di-lease -kan. Berbeda dengan finance lease , dalam operating lease jumlah seluruh pembayaran terpola tidak meliputi jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut berikut dengan bunganya. Operating lease atau kadang kala juga disebut dengan sewa guna perjuangan biasa yaitu suatu perjanjian kontrak antara lessor dengan lessee di mana:
a. Lessor sebagai pemilik objek leasing kemudian menyerahkan kepada pihak lessee untuk dipakai dengan jangka waktu relatif lebih pendek daripada umur hemat barang modal tersebut.
b. Lessee atas penggunaan barang modal tersebut, membayar sejumlah sewa secara terpola kepada lessor yang jumlahnya tidak meliputi jumlah keseluruhan biaya perolehan barang tersebut beserta bunganya atau disebut juga non full pay out lease
c. Lessor menanggung segala risiko hemat dan pemeliharaan atas barang-barang tersebut
d. Lessee pada selesai kontrak harus mengembalikan objek lease pada lessor
e. Lessee biasanya sanggup membatalkan perjanjian kontrak leasing sewaktu-waktu atau disebut cancelable
Operating lease dalam pelaksanaannya membutuhkan suatu keahlian khusus terutama untuk pemeliharaannya dan pemasaran kembali barang modal yang di-lease-kan tersebut. Oleh lantaran itu berbeda dengan finance lease objek leasing di selesai masa kontrak merupakan hak milik lessor untuk kemudian dilakukan pemasaran kembali barang modal tersebut. Lessor dalam operating lease bertanggung jawab atas segala biaya pelaksanaan lease antara lain misalnya, biaya asuransi, pembayaran pajak dan pemeliharaan barang modal. Perbedaan lain dengan finance lease yaitu angsuran operating lease tidak menggambarkan keseluruhan biaya perolehan barang. Hal ini disebabkan lessor mengharapkan laba dari kontrak leasing berikutnya. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tanggal 27 Nopember 1991 acara leasing sanggup dilakukan dengan cara berikut:
a. Sewa guna perjuangan dengan hak opsi (finance lease)
b. Sewa guna perjuangan tanpa hak opsi (operating lease)
Penggolongan suatu transaksi leasing berdasarkan ketentuan Menteri Keuangan tersebut di atas sanggup dijelaskan sebagai berikut :
1. Leasing digolongkan sebagai finance lease apabila memenuhi semua criteria berikut :
a. Jumlah pembayaran sewa guna perjuangan selama masa sewa guna perjuangan pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus sanggup menutup harga perolehan barang modal dan laba lessor.
b. Masa sewa guna perjuangan untuk barang modal ditetapkan sekurang-kurangnya :
1. 2 tahun untuk Golongan I
2. 3 tahun untuk Golongan II dan III
3. 7 tahun untuk Golongan bangunan
c. Perjanjian sewa guna perjuangan memuat ketentuan, mengenai hak opsi
2. Leasing digolongkan sebagai operating lease apabila memenuhi kriteria berikut :
d. Jumlah pembayaran leasing selama masa leasing pertama tidak sanggup menutupi harga perolehan barang modal yang di-lease-kan ditambah laba yang diperhitungkan oleh lessor
e. Perjanjian leasing tidak memuat ketentuan mengenai hak opsi bagi lessor
E. KELEBIHAN LEASING SEBAGAI SUMBER PEMBIAYAAN
Leasing sebagai alternatif sumber pembiayaan mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan sumber-sumber pembiayaan lainnya antara lain sebagai berikut:
1. Pembiayaan Penuh
Transaksi leasing sering dilakukan tanpa perlu uang muka dan pembiayaannya sanggup diberikan hingga 100% (full pay out). Hal ini akan membantu cash flow terutama bagi perusahaan (lessee) yang beru berdiri atau beroperasi dan perusahaan yang mulai berkembang.
2. Lebih Fleksibel
Dipandang dari segi perjanjiannya, leasing lebih luwes lantaran leasing lebih gampang menyesuaikan keadaan keuangan lessee dibandingkan dengan perbankan. Pembayaran angsuran secara terpola akan ditetapkan berdasarkan pendapatan yang dihasilkan lessee sehingga pengaturan pembayaran angsuran secara terpola sanggup diubahsuaikan dengan pendapatan yang dihasilkan objek yang di-lease.
Artinya pembayaran sewa gres dilakukan sehabis barang modal yang di-lease tersebut telah mulai produktif. Selain itu perusahaan leasing sanggup melaksanakan pengaturan pembayaran yang menggelembung (baloon payment) pada awal atau selesai masa lease, pembayaran musiman (khusus apabila lessee bergerak dalam bidang pertanian, perkebunan atau peternakan) bahkan mungkin pula suatu batas waktu tenggang pembayaran yang sesuai dengan keadaan keuangan lessee.
3. Sumber Pembiayaan Alternatif
Leasing merupakan sumber pembiayaan lain bagi perusahaan tanpa mengganggu akomodasi kredit (credit line) yang telah dimiliki. Dari segi jaminan leasing tidak terlalu menuntut adanya jaminan pelengkap yang lebih banyak dibandingkan apabila lessee memperoleh pinjaman dari pihak lainnya. Karena hak kepemilikan sah atas objek lease serta pengaturan pembayaran lease sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan oleh objek lease sehingga merupakan jaminan bagi leasing itu sendiri. Dengan demikian harta yang telah dijaminkan untuk kredit tetap sanggup menjamin kredit yang sudah ada.
4. Off Balance Sheet
Tidak adanya ketentuan keharusan mencantumkan transaksi leasing dalam neraca memberi daya tarik tersendiri kepada lessee lantaran tanpa mencantumkan sebagai aktiva berarti mekanisme pembelian barang tidak perlu dipenuhi secara terperinci lantaran mungkin masih dalam batas kewenangan direksi (seringkali kewenangan pembelian barang modal gres sah apabila disetujui Dewan Komisaris atau bahkan Rapat Pemegang Saham). Dengan demikian keputusan secara cepat dan sempurna sanggup lebih gampang dilakukan oleh direksi. Di pihak lain, tanpa mencantumkan sebagai aktiva berarti tidak ada keharusan mencantumkannya sebagai kewajiban. Hal ini mempunyai efek faktual terhadap kondisi rasio keuangan perusahaan lessee lantaran transaksi leasing tersebut tidak akan terlihat dalam neraca lessee sebagai komponen utang. Kondisi ini disebut off balance sheet financing.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dengan semakin berkembangya dunia bisnis, maka semakin banyak perusahaan yang terjun ke dunia bisnis. Dengan semakin banyaknyaperusahaan yang terjun ke dunia bisnis, maka semakin banyak kebutuhandana dan modal yang harus dipenuhi oleh banyak sekali perusahaan. Haltersebut mendorong industry bisnis yang bergerak dalam bidangpembiayaan yang disebut forum pembiayaan.
Leasing termasuk ke dalam salah satu bentuk forum pembiayaan karenayang dikatakan dengan forum pembiayaan yaitu suatu tubuh usahayang di dalam melaksanakan acara pembiayaan dalam bentuk penyediaandana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara eksklusif dari masyarakat. Sedangkan leasing yaitu setiap acara pembiayaanperusahaan dalam bentuk penyediaan barang – barang modal untuk dipakai oleh suatu perusahaan, untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara terpola disertai dengan hak pilih (optie) bagiperusahaan tersebut untuk membeli barang – barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilaisisa yang telah disepakati bersama. Oleh lantaran itu, leasing termasuk salahsatu jenis forum pembiayaan lantaran leasing membiayai perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal
Selengkapnya Klik: DOWNLOAD
0 Response to "Makalah Leasing (Sewa Guna)"