Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolok ukur yang penting untuk memilih tingkat kemampuan tempat dalam melakukan otonomi tempat secara positif dan bertanggungjawab. Otonomi tempat membawa dampak positif bagi tempat yang mempunyai potensi sumber daya alam, tetapi tidak demikian dengan tempat yang miskin sumber daya alamnya, yang merupakan salah satu problem yang dihadapi pemerintah tempat kabupaten/kota pada umumnya ialah terbatasnya dana yang berasal dari tempat sendiri (PAD), sehingga proses otonomi tempat belum bisa berjalan sebagaimana mestinya(Azis,1997)
Sebagai tempat otonom, tempat mempuyai kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan kehidupan masyarakat menurut prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Prinsip dasar pemberian otonomi dimaksud menurut atas pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya. Atas dasar pertimbangan ini, maka pemberian otonomi diperlukan pada karenanya akan lebih memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
Menurut (sumitro,1995) Pembangunan intinya bertujuan untuk meningkatkan harkat, martabat, kualitas, serta kesejahteraan segenap lapisan masyarakat. Dalam kerangka itu pembangunan harus dipandang sebagai suatu rangkaian proses pertumbuhan yang berjalan secara berkesinambungan untuk mewujudkan tujuan-tujuannya. Pembangunan tempat yang dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, berdikari dan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan tempat dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan tempat lain yang lebih maju dan sekaligus secara agregat meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara secara adil dan merata. Pemberian otonomi kepada tempat akan menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan tugas positif dan kemandirian tempat dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata.
Sejalan dengan hal tersebut maka keberhasilan pembangunan perkonomian dari suatu wilayah dan kinerjanya sanggup diamati melalui beberapa indikator makro. Indikator makro tersebut sanggup dianalisis melalui PDRB yang sanggup didefinisikan sebagai penjumlahan nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah/daerah tersebut dalam periode tertentu. Kaprikornus PDRB ialah nilai tambah yang pengukurannya menurut adanya acara ekonomi di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi tempat berkaitan bersahabat dengan peningkatan produksi barang dan jasa, yang diukur dengan besaran dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan juga sebagai indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu tempat dalam suatu periode tertentu. Data PDRB juga sanggup menggambarkan kemampuan tempat mengelola sumberdaya pembangunan yang dimilikinya, oleh alasannya itu besaran PDRB setiap tempat bervariasi sesuai dengan potensi yang dimiliki dan faktor produksi masing-masing tempat (sukirno,1978)
Menurut (Todaro, 1997:105) faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi dari suatu negara atau masyarakat yaitu pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang bekerjasama dengan kenaikan jumlah angkatan kerja secara tradisional telah dianggap positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi, artinya semakin banyak angkatan kerja berarti semakin produksif tenaga kerja, sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestik. Namun demikian kesemuanya tergantung pada kemampuan sistem perekonomian untuk menyerap dan mempekerjakan suplemen pekerja itu secara produktif.
Menurut Kuncoro (1995 : 334-358) Dalam penyelenggaraan otonomi tempat nantinya dikhawatirkan banyak tempat kabupaten/kota yang tidak bisa membiayai kebutuhan daerahnya. Hal ini sanggup dilihat dari kondisi keuangan tempat yang ada selama ini di mana porsi antara PAD dengan pemberian sentra sangat menjolok sekali bahwa lebih separuh dari jumlah kabupaten/kota di Indonesia mempunyai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat minim dalam membelanjai kebutuhan anggaran daerahnya, yaitu di bawah 15% dari total anggaran secara keseluruhan.
Pengeluaran Pemerintah merupakan salah satu instrumen utama kebijakan dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh alasannya itu Pemda dan DPRD harus berupaya secara positif dan terstruktur untuk menghasilkan APBD yang betul-betul mencerminkan kebutuhan riil masyarakat di tempat sesuai dengan potensi masing-masing. Untuk melihat apakah tempat telah siap secara finansial untuk menyongsong otonomi daerah, antara lain ialah dengan melihat apakah sumber-sumber penerimaan APBD nya bisa menutup anggaran belanja tempat yang bersangkutan. Di samping itu anggaran belanja pembangunan yang dialokasikan pada agenda proyek yang eksklusif menyentuh sektor ekonomi produktif masyarakat akan sanggup meningkatkan perekonomian masyarakat (Uppal,1986)
Pendapatan Asli Daerah sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan alasannya dana ini ialah milik pemerintah tempat sendiri sehingga pemerintah tempat mempunyai wewenang penuh untuk mengelola dana tersebut. Di lain pihak pemerintah tempat juga mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terhadap pengelolaan keuangan yang berasal dari pendapatan orisinil daerah, alasannya dana itu berasal dari masyarakat tempat setempat yang berhak untuk mendapat kembali dana tersebut dalam bentuk pembangunan yang dilaksanakan di daerahnya.
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Makassar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 1999 Pendapatan Asli Daerah menghasilkan Rp39.675.197 milyar.di Tahun 2005Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan cukup pesat Rp120.641.782 milyardan terus berlanjut di tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar Rp164.746.721 milyar, peningkatan ini sejalan dengan pelaksaan otonomi tempat di mana tempat sudah mulai berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya.
Untuk mengetahui seberapa besar kewenangan tempat dalam menggali dan memakai sumber-sumber ekonomi di tempat guna membiayai kegiatan pembangunan melalui sumber-sumber keuangan orisinil daerahnya, ukuran yang dipakai untuk memilih tolok ukur ada beberapa faktor yang mensugesti besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah sanggup dilihat pada faktor Pengeluaran Pemerintah dimana di tahun 2004 pengeluaran mencapai Rp678.813.319 (19,97%) dan mengalami peningkatan positif di tahun 2006 sebesar Rp876.897.869 (17,10%)kemudian di tahun 2009 pengeluaran pemerintah meningkat sangat tajam sebesar Rp1.231.213.830.selain ituPDRB tentu besar lengan berkuasa juga terhadap PAD, dalam hal ini bersumber dari pajak dan laba produk- produk yang dihasilkan dari perusahaan milik tempat serta pegadaian, di tahun 1999 PDRB sebesar Rp6.770.526 mengalami peningkatan positif pada tahun 2005 sebesar Rp 10.492.540 ( 7,16%)Dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2009 sebesar Rp14.798.187 (9,20 %)
Melihat pembangunan ekonomi kota Makassar telah memperlihatkan kemajuan yang cukup signifikan karna diimbangi dengan belanja modal tempat dalam meningkatkan infrastruktur dan prasarana yang masih kurang, tiap tahun pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan dalam membangun sarana dan prasarana menyerupai pembangunan jalan tol, mall, sarana hiburan dan lain-lain sehingga mendorong invektor dalam membangun usahanya di makassar melalui sector unggulan PDRB yang sebagai salah satu factor dampak PAD. bantuan besar yang diberikan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sector–sektor unggulan menyerupai sector perdagangan,restoran dan hotel, sector Pengelolahan industri dan sector Angkutan dan Komunikasi dimana kota Makassar didominasi oleh sector-sektor unggulan tersebut, di tahun 2007 sector perdagangan restoran hotel sebesar Rp. 3.522.317 naik sebesar Rp. 3.969.356 di tahun 2008 dan sector Industri di Tahun 2008 sebesar Rp.3.969.356 meningkat menjadi sebesar Rp 4.374.786 tahun 2009 dan sedangkan sector Angkutan dan komunikasi tahun 2005 sebesar Rp. 1.361.315 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.805.087 di Tahun 2006, peningkatan pada masing–masing sector unggulan membawa dampak yang positif bagi perekonomian daerah terutama memperlihatkan bantuan besar terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD). Besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi tempat secara tegas tercermin di dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan dampak positif dari kebijakan proyek-proyek yang dibiayai atas prioritas dari Pemerintah Pusat yang selama ini diterima pemerintah tempat dan merupakan sumber pembiayaan terbesar bagi pemerintah daerah.
Berdasarkan uraian diatas Terkait dengan faktor-faktor yang mensugesti PAD, maka Penulis merasa tertarik untuk meneliti PAD kota Makassar dan menuangkan hasilnya dalam karya ilmiah berjudul“Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar Periode 1999-2009”.
0 Response to "Analisis Faktor Yang Mensugesti Pendapatan Orisinil Kawasan (Pad) Di Makassar Tahun 1999-2009 (Ke-44)"